Paradoks Keadilan di FH UI: Ketika Benteng Hukum Terguncang Kasus Pelecehan Seksual

MenitIni — Sebuah ironi pahit kini tengah menyelimuti lorong-lorong kampus yang selama ini dikenal sebagai rahim bagi lahirnya para penegak hukum di tanah air. Kasus dugaan pelecehan seksual yang mencuat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) bukan sekadar masalah hukum biasa, melainkan sebuah guncangan besar terhadap integritas institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi zona paling aman bagi mahasiswa.

Alarm Keras dari Jaringan Pemantau Pendidikan

Menanggapi situasi yang memprihatinkan ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melayangkan kritik tajam. Mereka menilai peristiwa ini sebagai sinyal bahaya bagi ekosistem pendidikan nasional. Bagaimana mungkin sebuah institusi yang mendedikasikan diri pada pembelajaran tentang hak asasi dan keadilan justru tersandung oleh pelanggaran hukum di dalam dapurnya sendiri?

Baca Juga

Strategi Baru Putus Rantai Tuberkulosis: Menkes Wajibkan Skrining Bagi Seluruh Keluarga Pasien

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa fenomena ini adalah cerminan dari rapuhnya pembangunan budaya akademik yang berintegritas. “Kasus di FH UI adalah alarm keras bagi kita semua. Sangat miris ketika pelanggaran hukum justru terjadi di tempat orang-orang menimba ilmu hukum. Ini bukan sekadar ironi, tapi kegagalan nyata dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman,” ungkap Ubaid dalam keterangan resminya.

Angka yang Bicara: Darurat Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Data yang dihimpun JPPI menunjukkan bahwa kasus di FH UI bukanlah sebuah insiden terisolasi. Sepanjang kuartal pertama tahun 2026, tercatat ada 233 kasus kekerasan yang terjadi di lingkup pendidikan. Angka-angka ini menyimpan kenyataan yang mengerikan:

Baca Juga

Jangan Sepelekan Waktu Istirahat, Ini Alasan Mengapa Kurang Tidur Menghambat Tinggi Badan Anak

• Kekerasan Seksual: Mendominasi dengan persentase mencapai 46 persen.
• Kekerasan Fisik: Tercatat sebesar 34 persen.
• Perundungan (Bullying): Mencapai 19 persen.
• Kebijakan Kekerasan & Psikis: Sisanya terbagi pada regulasi yang opresif dan tekanan mental.

“Dominasi kekerasan seksual yang hampir mencapai separuh dari total kasus menunjukkan adanya lubang besar dalam perlindungan martabat manusia di institusi pendidikan. Ini adalah kejahatan mendasar yang merusak masa depan generasi muda,” tambah Ubaid dengan nada prihatin.

Mendesak Status Darurat dan Reformasi Sistemik

Melihat tren yang terus meningkat, JPPI mendesak pemerintah melalui berbagai kementerian terkait—mulai dari Pendidikan Tinggi hingga Kementerian Agama—untuk segera menetapkan status darurat kekerasan di dunia pendidikan. Langkah konkret seperti audit menyeluruh terhadap sistem perlindungan mahasiswa dan implementasi kebijakan yang berpihak pada korban mutlak diperlukan.

Baca Juga

Bukan Sekadar Kurang Jumlah, Ini Akar Masalah Krisis Dokter di Indonesia yang Sebenarnya

Tak hanya regulasi di atas kertas, penindakan tegas terhadap pelaku, baik dari kalangan pendidik, mahasiswa, maupun pihak eksternal, harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk tumbuh dengan bermartabat, bukan ruang yang menebar ketakutan.

Sikap Resmi Universitas Indonesia

Di tengah badai kritik, pihak Universitas Indonesia memastikan bahwa mereka tidak tinggal diam. Penanganan kasus ini kini berada di bawah kendali Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI. Pendekatan yang diambil diklaim sangat mengedepankan prinsip kerahasiaan dan pemulihan psikologis korban.

Direktur Hubungan Masyarakat UI, Erwin Agustian Panigoro, menyatakan bahwa universitas memandang segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan verbal dalam interaksi digital maupun luring, sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai dasar universitas. Pihak kampus berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi mengembalikan marwah UI sebagai institusi pendidikan yang bersih dan inklusif.

Kini, publik menanti sejauh mana komitmen ini akan diwujudkan. Sebab, di tangan para mahasiswa hukum inilah masa depan integritas hukum bangsa ini dipertaruhkan. Jika di tempat mereka belajar saja keadilan sulit ditemukan, lantas ke mana lagi masyarakat harus berharap?