Ketegasan Malaysia Hadapi Calo Foto di KLCC: Keamanan Wisatawan Tak Bisa Ditawar

MenitIni — Pemerintah Malaysia secara resmi menutup pintu bagi legalisasi jasa fotografer jalanan atau yang kerap disebut calo foto di berbagai destinasi wisata ikonik Kuala Lumpur. Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan; faktor keselamatan wisatawan dan ketertiban lalu lintas di titik-titik krusial menjadi pertimbangan utama yang tidak bisa diganggu gugat.

Prioritas Keselamatan di Jantung Kota

Menteri di Departemen Perdana Menteri (Wilayah Federal), Hannah Yeoh, menegaskan bahwa keputusan untuk tidak mengeluarkan izin khusus bagi para penyedia jasa foto ini didasarkan pada hasil evaluasi lapangan. Fokus utama otoritas setempat adalah persimpangan sibuk di sekitar Menara Kembar Petronas (KLCC), yang selama ini menjadi magnet bagi turis namun memiliki risiko kecelakaan yang tinggi.

Baca Juga

Fenomena Super Shoppers: Rahasia Kaum VVIC yang Rela Habiskan Rp 3 Miliar Setahun Demi Gengsi Fesyen

“Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa persimpangan tersebut bukanlah lokasi yang aman untuk aktivitas fotografi komersial. Oleh karena itu, kami tidak dapat mempertimbangkan pemberian izin apa pun bagi mereka,” ujar Yeoh dalam keterangannya yang dikutip dari laporan terbaru.

Kunjungan lapangan yang dilakukan Yeoh bersama Wali Kota Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Mak Ujud, serta jajaran kepolisian dan petugas keamanan KLCC, mengonfirmasi bahwa aktivitas liar ini mulai mengganggu ritme mobilitas publik. Persimpangan jalan yang seharusnya menjadi jalur distribusi kendaraan dan pejalan kaki, kerap berubah menjadi studio foto dadakan yang semrawut.

Teknologi dan Pengawasan Ketat

Guna meredam geliat para calo foto, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah memperketat pengawasan dengan memasang kamera CCTV tambahan di titik-titik strategis. Tak hanya itu, sistem pengeras suara publik kini terpasang di area tersebut, menyuarakan imbauan dalam berbagai bahasa setiap 10 menit sekali. Pesan tersebut mengingatkan para wisatawan agar tidak menggunakan jasa fotografer tidak resmi demi keamanan bersama.

Baca Juga

Gak Pakai Ribet! 5 Kreasi Olahan Ayam Lezat Hanya dengan 3 Bahan Utama untuk Menu Harian

Dalam operasi penegakan hukum terpadu, petugas bahkan menemukan fakta mengejutkan. Beberapa individu yang ditahan diketahui merupakan warga negara asing yang nekat beroperasi menggunakan identitas palsu. Fenomena ini pun memicu kekhawatiran terkait isu keamanan yang lebih luas.

“Kami telah mendapatkan informasi bahwa kelompok ini juga mulai berkumpul di area Jembatan Saloma Link dan spot populer lainnya. Jika langkah di KLCC berhasil, kami akan memperluas operasi penegakan hukum ke lokasi-lokasi tersebut,” tambah Yeoh.

Fenomena Serupa di Thailand dan Jepang

Masalah gangguan kenyamanan akibat aktivitas fotografi komersial yang berlebihan ternyata tidak hanya terjadi di Malaysia. Di Bangkok, Thailand, otoritas pengelola Wat Arun harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka menyusul banyaknya keluhan terhadap fotografer lokal yang agresif. Para fotografer tersebut dilaporkan sering memaksa pengunjung minggir demi mendapatkan sudut foto terbaik bagi klien mereka, yang pada akhirnya merusak pengalaman wisata publik.

Baca Juga

10 Bahan Makanan yang Tidak Pernah Kadaluarsa: Rahasia Dapur Hemat dan Anti-Mubazir

Sentimen serupa juga muncul di Jepang, tepatnya di kota Fujikawaguchiko. Kota kecil yang mendadak viral karena pemandangan Gunung Fuji dari depan toko Lawson ini sempat memasang jaring hitam besar untuk menghalangi pandangan. Langkah ekstrem tersebut diambil karena perilaku turis yang tidak tertib dan mengabaikan aturan lalu lintas demi sebuah konten di media sosial.

Meski kini jaring tersebut telah dicopot sementara, otoritas Jepang menegaskan bahwa mereka tetap akan melakukan pengawasan ketat dan tidak segan untuk kembali mengambil tindakan jika ketertiban umum kembali terganggu. Fenomena global ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara promosi pariwisata dan kenyamanan penduduk lokal serta keselamatan pengunjung kini menjadi tantangan besar bagi otoritas di berbagai negara.