Waspada! Hoaks Link Pendaftaran Bansos Rp 5,4 Juta Mengatasnamakan Presiden Prabowo, Ini Faktanya

MenitIni — Di tengah situasi ekonomi yang dinamis, harapan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Baru-baru ini, jagat media sosial dihebohkan dengan peredaran pesan berantai yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan sosial senilai Rp 5,4 juta yang disebut-sebut berasal dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, berdasarkan penelusuran mendalam tim redaksi, informasi tersebut dipastikan sebagai upaya penipuan digital yang terstruktur.

Narasi Manis di Balik Jebakan Digital

Informasi menyesatkan ini terpantau mulai menyebar luas di platform Facebook pada pertengahan Juni 2026. Dalam unggahan yang viral tersebut, narasi yang dibangun sangat persuasif, menjanjikan dana segar bagi warga yang namanya telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Pengunggah mengeklaim bahwa dana sebesar Rp 5,4 juta akan langsung cair melalui rekening bank atau kantor pos setelah proses verifikasi selesai.

Baca Juga

Ancaman Senyap di Balik Layar Ponsel: Bagaimana Hoaks Vaksinasi Mempertaruhkan Nyawa Anak Indonesia

Modus operandi yang digunakan tergolong klasik namun tetap berbahaya. Masyarakat diminta untuk segera mendaftarkan diri melalui tautan atau link yang disematkan pada bio akun tersebut. Kalimat ajakan seperti “Buruan daftar sekarang nama anda dan dapatkan bantuannya” digunakan sebagai pancingan emosional agar target merasa terdesak dan segera mengklik tautan tersebut tanpa berpikir panjang.

Anatomi Link Palsu dan Bahaya Pencurian Data

Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh tim MenitIni, tautan yang dibagikan tidak mengarah pada situs resmi pemerintah dengan domain .go.id, melainkan ke sebuah situs gratisan dengan alamat yang mencurigakan (Netlify). Saat diklik, pengunjung akan disuguhi tampilan formulir digital yang didesain sedemikian rupa agar tampak meyakinkan.

Baca Juga

Cek Fakta MenitIni: Benarkah KPK Temukan Satu Ruangan Penuh Dolar di Rumah Silmy Karim?

Di dalam situs tersebut, pengunjung diminta untuk mengisi berbagai informasi pribadi yang sangat sensitif, mulai dari nama lengkap, domisili provinsi, hingga nomor Telegram. Pengumpulan data seperti ini sangat identik dengan praktik phishing, di mana data-data tersebut nantinya bisa disalahgunakan untuk pembajakan akun media sosial, penipuan pinjaman online, hingga pengurasan saldo rekening korban.

Klarifikasi Resmi dari Kementerian Sosial

Menanggapi keresahan yang muncul, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa informasi mengenai pendaftaran bansos Rp 5,4 juta melalui link pihak ketiga tersebut adalah murni informasi palsu atau hoaks. Kemensos menyatakan tidak pernah merilis tautan pendaftaran mandiri melalui situs-situs tidak resmi, apalagi yang menggunakan domain gratisan.

Baca Juga

Waspada Penipuan! Hoaks Lowongan Kerja Pegawai Tetap PLN Gaji Rp7,5 Juta Beredar di Media Sosial

Kementerian Sosial menjelaskan bahwa skema penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) didasarkan pada data DTKS yang diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah. Masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan namun belum terdaftar, tidak diarahkan untuk mengisi formulir liar di media sosial, melainkan melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan undang-undang.

Cara Benar Mengecek Status Bansos Secara Mandiri

Agar tidak terjebak dalam pusaran hoaks yang terus berulang, masyarakat perlu mengetahui kanal-kanal resmi yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan cek bansos secara valid. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diikuti:

• Situs Resmi Cek Bansos: Akses laman resmi di cekbansos.kemensos.go.id. Masyarakat hanya perlu memasukkan data wilayah (Provinsi hingga Desa) dan nama sesuai KTP untuk memverifikasi status kepesertaan.
• Aplikasi Cek Bansos: Pemerintah telah merilis aplikasi resmi bernama “Cek Bansos” di Google Play Store dan App Store. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur “Usul-Sanggah” yang memungkinkan warga mengusulkan dirinya sendiri atau orang lain yang dianggap layak menerima bantuan.
• Portal Perlinsos: Untuk transparansi lebih lanjut, pendaftaran mandiri juga bisa dipantau melalui Portal Perlinsos yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Mengenali Ciri-Ciri Penipuan Berkedok Bantuan

Sebagai konsumen informasi yang cerdas, kita harus mampu mengenali pola-pola penipuan digital yang sering berulang. Biasanya, sebuah informasi bansos dikatakan hoaks jika memenuhi kriteria berikut:

Baca Juga

Waspada Teror Spam Call: Mengupas Lihainya Modus Penipuan Digital dan Panduan Lengkap Melindungi Diri

1. Domain Situs Mencurigakan: Situs resmi pemerintah selalu menggunakan domain berakhiran .go.id. Jika tautan berakhir dengan .app, .netlify.app, .blogspot.com, atau .site, maka besar kemungkinan itu adalah penipuan.
2. Meminta Data Pribadi Berlebihan: Pendaftaran bantuan resmi biasanya dilakukan melalui koordinasi dengan aparat desa atau aplikasi yang meminta otentikasi kependudukan yang ketat, bukan sekadar mengisi formulir di web terbuka.
3. Iming-iming Angka Fantastis: Nominal bantuan sosial biasanya memiliki standar yang jelas dan diumumkan secara terbuka melalui konferensi pers resmi atau media massa kredibel, bukan melalui akun personal di Facebook.
4. Instruksi yang Mendesak: Penipu selalu menggunakan diksi yang menciptakan rasa urgensi agar korban tidak sempat melakukan pengecekan ulang.

Pentingnya Literasi Digital di Era Informasi

Peredaran hoaks mengenai bantuan sosial ini menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Informasi yang tampaknya membawa kabar gembira sering kali justru menjadi pintu masuk bagi kerugian materiil maupun moril. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya memang memiliki berbagai program perlindungan sosial, namun semua itu akan dijalankan melalui birokrasi yang tertata, bukan melalui tautan sembarangan di bio media sosial.

Baca Juga

Waspada Phishing! Hoaks Link Pendaftaran Bantuan Insentif Guru Rp 2,1 Juta Mencatut Nama Pemerintah

MenitIni mengimbau kepada seluruh pembaca untuk selalu melakukan verifikasi dua kali (cross-check) sebelum membagikan informasi apa pun. Jangan biarkan jari kita menjadi perantara bagi penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Jika Anda mendapatkan pesan serupa, segera laporkan unggahan tersebut sebagai konten penipuan atau spam agar platform media sosial dapat segera menindaklanjutinya.

Mari kita bersama-sama membangun ekosistem digital yang bersih dari informasi menyesatkan. Pastikan hanya merujuk pada sumber berita yang terpercaya dan memiliki kredibilitas dalam menyajikan data sesuai dengan fakta di lapangan. Ingat, keselamatan data pribadi Anda dimulai dari ketelitian Anda sendiri dalam memilah informasi.