Thailand Melawan: Desakan Kenaikan Pajak 32% untuk Mobil Listrik China Demi Selamatkan Industri Lokal

MenitIni — Industri otomotif Thailand, yang selama berdekade-dekade menyandang predikat sebagai “Detroit-nya Asia Tenggara”, kini tengah berada di pusaran krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang kedatangan mobil listrik (EV) murah asal China tidak hanya mengubah lanskap jalanan di Bangkok, tetapi juga mulai mengikis fondasi industri manufaktur domestik yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Negeri Gajah Putih tersebut.

Kekhawatiran ini bukanlah isapan jempol belaka. Sebanyak 10 asosiasi besar yang memayungi lebih dari 1.500 pelaku industri otomotif di Thailand baru-baru ini melancarkan aksi lobi besar-besaran kepada pemerintah. Mereka menuntut langkah proteksi nyata berupa kenaikan pajak impor untuk kendaraan listrik yang didatangkan secara utuh atau Completely Built Up (CBU) dari Tiongkok. Langkah ini dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mencegah kehancuran ekosistem industri otomotif lokal.

Baca Juga

Debut Spektakuler di GIICOMVEC 2026, FARIZON Perkenalkan Inovasi Van Listrik Masa Depan

Sinyal Darurat dari Koalisi Industri

Berdasarkan laporan mendalam dari The National, koalisi yang terdiri dari Asosiasi Kendaraan Listrik Thailand (EVAT), Asosiasi Produsen Suku Cadang Otomotif Thailand (TAPMA), dan berbagai kelompok industri pendukung lainnya, tengah merumuskan proposal darurat. Inti dari proposal tersebut adalah mendesak pemerintah untuk segera mengerek pajak cukai mobil listrik CBU menjadi setidaknya 32 persen.

Kenaikan pajak yang signifikan ini dipandang bukan sekadar upaya mencari keuntungan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup. Para pemain lokal memperingatkan bahwa tanpa adanya intervensi fiskal yang tegas, Thailand berisiko kehilangan kedaulatan industrinya di tengah transisi global menuju energi hijau. Fenomena ini disebut sebagai krisis paling serius dalam sejarah otomotif Thailand, di mana kecepatan transisi ke teknologi EV justru menjadi bumerang bagi produsen suku cadang konvensional.

Baca Juga

Eksklusivitas Tanpa Batas, iCAR V23 Pro Plus Collector Series Resmi Diserahkan ke Konsumen Pertama

Kesenjangan Biaya: Perang Harga yang Tidak Seimbang

Salah satu poin krusial yang diangkat oleh koalisi tersebut adalah ketidakadilan dalam struktur biaya produksi. Berdasarkan data internal industri, biaya untuk memproduksi satu unit kendaraan di dalam negeri Thailand ternyata 30 hingga 40 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya mengimpor mobil serupa yang diproduksi secara massal di pabrik-pabrik raksasa China.

Keunggulan skala ekonomi yang dimiliki produsen China, ditambah dengan subsidi dari pemerintah mereka, membuat harga jual EV CBU di pasar Thailand menjadi sangat kompetitif—bahkan terlalu murah untuk ditandingi oleh produk rakitan lokal. Kondisi ini menempatkan pemasok suku cadang lokal dalam posisi yang sangat terjepit. Jika tren ini terus berlanjut tanpa kendali pajak, investasi miliaran dolar dalam fasilitas produksi lokal terancam menjadi aset yang tidak bernilai.

Baca Juga

Inovasi Tanpa Batas, Toyota Pamerkan Transformasi Hilux Rangga untuk Berbagai Sektor Bisnis di GIICOMVEC 2026

Menciptakan Keadilan Fiskal Melalui Pajak 32 Persen

Asosiasi-asosiasi tersebut mengusulkan agar pemerintah menciptakan selisih pajak yang lebar antara produk impor dan produk lokal. Saat ini, kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri menikmati tarif pajak cukai yang sangat rendah, yakni hanya 2 persen. Dengan menaikkan pajak EV CBU menjadi 32 persen, akan tercipta jarak sebesar 30 poin persentase yang diharapkan mampu memberikan napas bagi produsen domestik.

“Tujuannya adalah menutupi kesenjangan biaya yang menganga antara skema Completely Knocked Down (CKD) atau rakitan lokal dengan skema CBU,” ungkap salah satu perwakilan asosiasi. Dengan adanya beban pajak yang lebih tinggi pada barang impor, diharapkan para produsen global, termasuk dari China, akan lebih terdorong untuk membangun pabrik dan melakukan proses manufaktur secara penuh di Thailand, daripada sekadar menjadikan negara tersebut sebagai pasar tujuan ekspor semata.

Baca Juga

Bukan Sekadar Mobil, Chery Kini Resmi Pasarkan Robot Humanoid Canggih Mornine M1

Strategi Kuota Impor dan Syarat Kandungan Lokal

Selain urusan pajak, koalisi industri ini juga menyodorkan ide inovatif berupa sistem kuota impor yang dikaitkan langsung dengan komitmen investasi. Dalam proposal yang diajukan, perusahaan yang benar-benar menanamkan modalnya untuk membangun fasilitas produksi di Thailand akan diberikan insentif berupa izin impor EV dengan tarif pajak lebih rendah, yakni 10 persen.

Namun, insentif ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Kuota impor tersebut akan dibatasi secara ketat, yakni tidak boleh melebihi 10 persen dari volume total produksi perusahaan tersebut di Thailand. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas impor hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai substitusi dari produksi lokal.

Baca Juga

Revolusi Logistik Dimulai: Tesla Resmi Memulai Produksi Massal Semi Truck di Nevada

Tak berhenti di situ, mereka juga mengupayakan aturan ketat mengenai kandungan lokal (Local Content Requirement). Usulannya adalah setiap kendaraan yang dijual di pasar Thailand wajib memiliki nilai kandungan lokal sebesar 80 persen. Langkah proteksionis ini diharapkan dapat menghidupkan kembali ribuan bengkel dan pabrik suku cadang kecil-menengah yang saat ini sedang berada di ambang kebangkrutan akibat pergeseran teknologi dari mesin pembakaran internal (ICE) ke motor listrik.

Dilema Pemerintah di Tengah Tren Global

Pemerintah Thailand kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin menjadi pemimpin pasar EV di kawasan ASEAN dengan menarik sebanyak mungkin investasi dan menyediakan pilihan kendaraan murah bagi masyarakat. Di sisi lain, mereka tidak bisa menutup mata terhadap jeritan ribuan pengusaha lokal yang selama ini menjadi penopang stabilitas ekonomi.

Situasi di Thailand ini sebenarnya mencerminkan apa yang sedang terjadi di panggung global. Amerika Serikat dan Uni Eropa sebelumnya telah mengambil langkah serupa dengan menaikkan tarif masuk bagi EV asal China demi melindungi industri otomotif mereka masing-masing. Thailand kini berada di garis depan persaingan ini di Asia Tenggara, dan keputusan yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah mereka tetap menjadi pusat produksi otomotif dunia atau sekadar menjadi penonton di tengah banjir produk impor.

Dengan desakan yang semakin kuat dari 1.500 lebih pemain industri, publik kini menanti apakah kabinet Thailand akan mengabulkan proposal pajak 32 persen tersebut. Jika disetujui, ini akan menjadi preseden penting bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara percepatan adopsi ekosistem hijau dan perlindungan terhadap kedaulatan industri nasional.