Prabowo Subianto: Hoaks dan Fitnah Digital Adalah Senjata Baru Penghancur Negara

MenitIni — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras mengenai pergeseran bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara di era modern. Ia menegaskan bahwa penyebaran hoaks dan fitnah kini bukan lagi sekadar kebisingan di media sosial, melainkan instrumen berbahaya yang mampu meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan secara sistematis.

Dalam taklimat penting yang digelar di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prabowo menyoroti bagaimana kemajuan teknologi digital telah mengubah peta konflik global. Menurutnya, destabilisasi sebuah negara kini tidak lagi selalu membutuhkan invasi militer konvensional.

Era Baru Ancaman: Dari Bom ke Media Sosial

Prabowo menjelaskan bahwa metode penghancuran negara telah berevolusi. Jika di masa lalu kekuatan fisik menjadi kunci, kini narasi palsu yang dikelola dengan rapi bisa jauh lebih mematikan.

“Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks,” ujar Prabowo dengan nada lugas dalam rapat kerja tersebut, sebagaimana dikutip pada Rabu (9/6/2026). Ia menekankan bahwa ancaman non-fisik ini justru lebih sulit dideteksi karena menyusup langsung ke pikiran masyarakat melalui perangkat genggam.

Manipulasi AI dan Fenomena ‘Echo Chamber’

Lebih lanjut, Presiden mengupas tuntas teknik infiltrasi modern yang memanfaatkan teknologi informatika dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Menurut Prabowo, dengan perangkat yang relatif terjangkau, pihak-pihak tertentu kini bisa memproduksi ribuan akun palsu yang seolah-olah mewakili suara mayoritas.

Efek yang ditimbulkan adalah munculnya echo chamber atau ruang gema. Di sinilah sebuah isu kecil—bahkan yang sepenuhnya bohong—bisa diperbesar secara masif hingga menciptakan kegaduhan luar biasa di tengah masyarakat.

“Jadi, yang agak repot mungkin 100 orang, 200 orang, bahkan 5.000 orang bisa bikin heboh. Nah ini namanya echo chamber. Dalam pembelajaran intelijen, ini ada teknik bagaimana merusak negara lain,” tambah Prabowo. Hal ini, menurutnya, adalah bentuk perang asimetris yang harus disadari oleh seluruh elemen pemerintah.

Konsolidasi Kabinet Merah Putih

Guna membentengi negara dari ancaman digital ini, Presiden Prabowo mengumpulkan seluruh elemen kepemimpinan, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya kesatuan visi dan gerak dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, menjelaskan bahwa arahan langsung ini sangat krusial bagi jajaran birokrasi tertinggi.

• Kesamaan Pemahaman: Memastikan seluruh pejabat setingkat eselon I memiliki persepsi yang sama terhadap tantangan negara.
• Kesatuan Komando: Mengingat kementerian adalah satu kesatuan antara menteri dan jajaran di bawahnya.
• Respons Strategis: Memberikan bekal kepada birokrat untuk menghadapi situasi terkini yang dinamis, termasuk ancaman di ruang digital.

“Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan langsung kepada seluruh eselon I, karena kita semua ini kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon I, dan jajaran di bawahnya,” pungkas Angga Raka Prabowo.

Dengan peringatan ini, pemerintah tampaknya akan semakin memperketat pengawasan terhadap arus disinformasi dan memperkuat literasi digital sebagai benteng pertahanan baru bagi kedaulatan Indonesia.