Bayang-Bayang Disinformasi: Menelusuri Jejak Hoaks yang Masih Menyerang Mantan Presiden Jokowi

MenitIni — Meski tongkat estafet kepemimpinan telah berpindah tangan, arus informasi palsu yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya belum kunjung reda. Fenomena ini membuktikan bahwa pesona politik dan pengaruh Jokowi masih menjadi magnet bagi para produsen disinformasi di jagat maya.

Berdasarkan pantauan tim redaksi, gelombang hoaks ini masif tersebar melalui berbagai platform media sosial hingga aplikasi percakapan instan. Narasi yang dibangun pun beragam, mulai dari isu kekerasan hingga tudingan korupsi yang dibalut sedemikian rupa agar terlihat seperti berita resmi. Berikut adalah beberapa cek fakta terkini yang berhasil dihimpun untuk menjernihkan suasana:

1. Manipulasi Pernyataan Habiburokhman Terkait Insiden Air Keras

Dunia digital baru-baru ini diguncang oleh unggahan yang mencatut nama politisi Habiburokhman. Dalam sebuah tangkapan layar artikel yang beredar di Facebook sejak pertengahan Maret 2026, Jokowi dituduh terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Narasi tersebut bahkan mengklaim adanya arahan khusus kepada aparat TNI dan Polri.

Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, artikel tersebut merupakan hasil manipulasi digital. Tidak ada catatan kredibel yang mendukung klaim bahwa Habiburokhman pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ini adalah upaya nyata untuk membenturkan tokoh politik dengan isu pelanggaran HAM masa lalu melalui berita buatan.

2. Fitnah Dana Minyak Pertamina dan Uang Haji

Isu sensitif mengenai dana publik selalu menjadi bahan empuk bagi penyebar hoaks. Muncul sebuah unggahan yang memalsukan artikel dari media Redaksi Fajar, di mana Yaqut Cholil Qoumas seolah-olah membongkar praktik setoran uang minyak Pertamina sebesar Rp5 triliun dari Bahlil Lahadalia kepada Jokowi. Tak hanya itu, narasi tersebut juga menyeret isu dana haji senilai Rp3 triliun.

Faktanya, tangkapan layar tersebut adalah produk hoaks yang dirancang untuk memicu kemarahan publik terhadap integritas pemerintah terdahulu. Penggunaan nama-nama tokoh besar seperti Gus Yaqut dan Bahlil hanya digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kebohongan tersebut di mata masyarakat yang kurang waspada terhadap literasi digital.

3. Distorsi Kebijakan Pilkada oleh DPR

Politik praktis juga tidak luput dari sasaran. Sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR merupakan keinginan langsung dari Jokowi. Unggahan ini mencatut nama kantor berita Antara News untuk meyakinkan pembaca.

Setelah dilakukan verifikasi, terungkap bahwa judul artikel tersebut telah diedit sepenuhnya. Antara News tidak pernah menerbitkan berita dengan narasi provokatif seperti yang tersebar. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya bagi kita untuk selalu melakukan kroscek terhadap setiap berita politik yang berseliweran di lini masa.

Menghadapi gempuran hoaks bukan sekadar tugas penyedia platform, melainkan tanggung jawab bersama sebagai konsumen informasi. Di tengah era pasca-kebenaran ini, bersikap kritis adalah pelindung utama agar kita tidak terjebak dalam pusaran fitnah yang merugikan tatanan demokrasi kita.